"Pembangunannya dari hulu ke hilir yang dikelola secara modern," terangnya.
Para pemilik lahan, lanjut Haeru, tidak usah cemas. Lahan tetap menjadi milik petambak. Artinya, sertifikat lahan tetap dipegang petambak.
Olehnya itu, Pemkab diminta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menetapkan masing-masing titik koordinat.
"Pemilik lahan cukup menyerahkan hak kelolanya ke Pemkab," ujarnya.
Bila program telah berjalan, pemilik lahan akan menjadi pekerja dan mendapatkan gaji. Sementara saat panen, pemilik lahan juga akan mendapatkan keuntungan yang pembagiannya sesuai kesepakatan antara KKP, Pemkab, dan pemilik lahan.