"Pemkab nantinya harus mencatat masing-masing lahan masyarakat, sehingga pembagian keuntungan tidak ada dusta," ujarnya.

Selama program berjalan, Haeru mengingkatkan, agar pemilik tidak menjual ataupun mengalifungsikan tambak.

"Memang jangka waktunya lama antara 15-20 tahun, tapi program ini bisa menambah pendapatan petambak dan Pemkab," terangnya.

Kepala DKP Sultra, La Ode Kardini menerangkan, pembangunan tambak terintegrasi ini merupakan program strategis nasional yang menjadi rebutan daerah di Sultra.

Namun, berkat koordinasi yang baik dengan KKP, sehingga program itu jatuh ke Muna.