KENDARI, TELISIK.ID - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kota Kendari, Farida Agustina Muhcsin, memaparkan mekanisme penetapan Upah Minimum Kota (UMK) serta gambaran kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Farida menegaskan, penetapan UMK tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah, melainkan melalui mekanisme yang telah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan nasional.

Dasar hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta aturan turunannya.

Menurutnya, mekanisme penetapan UMK diawali dengan penerapan formula nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Formula tersebut mempertimbangkan indikator makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu sesuai ketentuan terbaru yang berlaku secara nasional dan menjadi pedoman bagi seluruh daerah.