Baca Juga: 10 Daerah dengan Upah Minimum Potensi Naik Tinggi 2026 Lewat Formula Baru Kemnaker, Termasuk Sulawesi Tenggara

Di tingkat daerah, pembahasan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi.

Dewan ini melakukan kajian mendalam terhadap kondisi ekonomi daerah, termasuk data statistik terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, serta dinamika ketenagakerjaan di Kendari.

Hasil pembahasan Dewan Pengupahan kemudian dirumuskan sebagai rekomendasi yang disampaikan Wali Kota kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Farida menegaskan, kewenangan akhir penetapan UMK berada di tangan gubernur, bukan pemerintah kota.