Belajar dari pandemi COVID-19 yang sempat melemahkan sektor pariwisata, Belli mengatakan, perlu adanya adaptasi secara menyeluruh dengan menambahkan aspek ketahanan destinasi dan industri, konektivitas digital, investasi dan tenaga kerja dan pariwisata berkelanjutan ke dalam kerangka kebijakan pengembangan pariwisata.
Ia menambahkan, saat ini tugasnya sebagai pemangku kebijakan pariwisata bukan lagi memikirkan tentang bagaimana sektor pariwisata banyak didatangi turis. Tapi juga tentang bagaimana kualitas pariwisata tersebut agar membuat turis nyaman dan lama berwisata yang berdampak pada semakin banyak pendapatan untuk pemerintah maupun masyarakat di sektor pariwisata.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Pariwisata Dispar Sulawesi Tenggara, Amarie mengatakan, pihaknya tidak bisa sendiri dalam menyusun kerangka kebijakan pariwisata, perlu koordinasi dengan OPD lain untuk menyamakan visi pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.
Oleh karena itu, Dispar mengundang 48 peserta perwakilan dari seluruh dinas pariwisata kabupaten/kota yang berada di wilayah daratan, Badan Pembangunan Daerah, Dinas Perikanan, serta beberapa perwakilan dinas lainnya untuk memberi bimbingan teknis (bimtek) selama tiga hari, yaitu 24-27 November di Kota Kendari, dan disusul Baubau, 5-8 Desember terkait pengelolaan destinasi pariwisata di wilayah mereka.