“Kemarin hanya persoalan administrasi seperti yang di Rumah Sakit Haji, memang ada kasus itu sebenarnya hanya salah pengertian. Ternyata setelah dibaca itu memang Rumah Sakit Haji milik UIN Syarif Hidayatullah, tapi soal lahan parkir itu sudah ada MoU bahwa kedua belah pihak boleh memakai secara bersama. Dan di musim haji diberi keleluasaan kepada pihak asrama haji untuk lebih banyak menggunakan lapangan parkir. Jadi sudah clear juga tidak ada masalah,” imbuhnya.
Dengan dibubarkannya Ditjen Haji dan Umrah, seluruh kebijakan dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan ibadah haji kini berada di bawah kewenangan Kementerian Haji dan Umrah.
Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pelayanan haji nasional agar lebih terintegrasi dan efisien di masa mendatang. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin