DJPb dan BPJS Kesehatan Dorong Pemanfaatan Pajak Rokok untuk Kelangsungan Program JKN

KENDARI, TELISIK.ID - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan bersama BPJS Kesehatan, menegaskan pentingnya sinergi dan pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok guna mendukung kelangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang digelar di Kantor DJPb Sulawesi Tenggara, Rabu (3/7/2025), yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan lintas lembaga.

Asisten Deputi PBPU Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan, Wiwid Wijayadi mengatakan, kontribusi dana pajak rokok tidak boleh dipandang semata sebagai kewajiban administratif. Lebih dari itu, dana ini mencerminkan tanggung jawab fiskal pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan.

“Pemanfaatan kontribusi pajak rokok ini bukan semata soal kepatuhan anggaran, tetapi juga bentuk tanggung jawab fiskal pemerintah daerah untuk menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan,” tegas Wiwid.

Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, turut mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperluas cakupan kepesertaan JKN. Per awal Juli 2025, cakupan kepesertaan JKN di provinsi ini telah mencapai 99,2 persen dari total penduduk.