Baca Juga: Tak Sendiri Lawan Parkinson, Farida dan Suami Jalani Terapi Rutin Berkat JKN
Namun demikian, Iman mengingatkan masih terdapat sejumlah tunggakan iuran BPJS Kesehatan di beberapa kabupaten/kota yang seharusnya bisa ditutupi melalui alokasi dana pajak rokok.
“Kami masih menemukan sejumlah tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang sebenarnya dapat ditutup melalui alokasi dari penerimaan pajak rokok. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hak masyarakat atas layanan kesehatan,” ujar Iman.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan layanan kesehatan memerlukan pengelolaan keuangan yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan menjadi kunci.
Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu penyaluran dana pajak rokok oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143 Tahun 2023, gubernur diwajibkan menyalurkan dana tersebut paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Laporan penyaluran juga wajib disampaikan ke Kemenkeu paling lambat sepuluh hari kerja setelah proses selesai.