“Tren penghimpunan iuran saat ini memperlihatkan optimisme dalam menjaga keberlangsungan program. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan juga terus bergerak mengikuti skala layanan yang dibutuhkan,” lanjutnya.
Seluruh pihak yang hadir dalam rakor menyampaikan komitmen untuk menyalurkan dana hasil penerimaan pajak rokok tahun anggaran 2024 dan 2025 kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Dana tersebut akan diprioritaskan untuk mendukung pembayaran kontribusi JKN serta menutup tunggakan iuran.
“Pajak rokok tidak lagi sekadar pendapatan. Ini adalah instrumen fiskal yang harus kita kelola secara strategis untuk menjamin keberlangsungan sistem layanan kesehatan yang inklusif dan merata,” pungkas Iman Widhiyanto. (Adv)
Penulis: Ana Pratiwi
Editor: Kardin
