"Jenis kegiatanya, kita belum ketahui. Nanti dipembahasan, baru akan kelihatan program apa saja yang diajukan Pemkab," terangnya.
Baca juga: Diduga Untungkan Paslon di Konsel, Lurah dan Camat Palangga Diproses
Ketua DPD II Golkar Muna itu menegaskan, di APBD-P tidak diperbolehkan ada item program baru. Pasalnya, di APBD-P hanya untuk merubah dan menggeser anggaran serta menambah atau mengurangi anggaran.
Pemprov Sultra, tambah dia, memberi deadline waktu hingga 12 September pembahasan APBD-P. Lewat dari itu, maka Pemprov tak akan mengevaluasi dokumen yang sudah dibahas. (B)
