JAKARTA, TELISIK.ID - Paket pelatihan di Program Kartu Prakerja akhirnya dihentikan sementara oleh pemerintah.
Langkah tersebut dianggap tepat karena mengakomodir keinginan publik yang selama ini menagggap program tersebut tidak tepat sasaran dan pemborosan anggaran negara.
"Saya apresiasi langkah penghentian paket pelatihan dalam program yang menjadi polemik selama tiga bulan Kartu Prakerja ini berjalan," kata Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin kepada Wartawan di Jakarta, Sabtu (4/7/2020).
Selain menimbulkan pro dan kontra, kata Sultan, program tersebut juga berpotensi menjadi bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Hal ini kata Dia, bisa dilihat dari hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan sejumlah masalah atas program pemerintah itu.
"Misalnya, keterlibatan delapan perusahaan platform digital dalam Program Kartu Prakerja yang menurut KPK tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya.