Temuan KPK itu menurut Senator asal Bengkulu ini menunjukkan, lima dari delapan perusahaan tersebut memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan program itu.
"Sekali lagi saya dukung langkah pemerintah untuk menghentikan program pelatihan Prakerja itu," tandasnya.
Namun demikian kata Sultan, sebaikanya pemerintah tidak hanya menghentikan paket pelatihan saja, tapi sekaligus Program Kartu Prakerjanya yang dihentikan.
Baca juga: Jokowi Evaluasi Kinerja Menterinya, PDIP: Ini Momentum yang Tepat
"Kalau nantinya setelah diperbaiki dan dievaluasi ternyata masih bermasalah, ya, yang dihentikan programnya jangan cuma pelatihanya saja," pinta Sultan.