5. PT AMID: 1.026 hektare.

6. PT HJ: luas IUP belum disebutkan.

Enam perusahaan tersebut disebut dikendalikan melalui holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.

Penyidik juga menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga tetap melakukan kegiatan pertambangan setelah masa berlaku IUP kedua perusahaan berakhir pada 2015.

Kedua perusahaan tersebut diduga melanjutkan aktivitas pertambangan melalui skema suspend. Padahal, setelah izin berakhir, wilayah pertambangan seharusnya dikembalikan kepada negara.