Temuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan Kejagung untuk menelusuri aktivitas pertambangan yang berlangsung setelah berakhirnya izin usaha.
Selain mengusut dugaan pelanggaran oleh perusahaan, aparat penegak hukum kini didorong menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan perlindungan sehingga kegiatan pertambangan tersebut dapat berlangsung.
Komisi III DPR meminta pengusutan dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Pengungkapan pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas tambang ilegal di Sulawesi Tenggara diharapkan menjadi bagian dari proses penegakan hukum berdasarkan alat bukti yang ditemukan penyidik. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin