DPR Desak Pilkada Ulang Cepat Dilakukan, Imbas Kekalahan dari Kotak Kosong

“Kami minta supaya KPU bisa lebih cepat, kalau bisa hitungan bulan, karena kami menginginkan keserentakan tetap terjaga,” ungkap Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024), seperti dikutip dari Antara.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya, Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah menyepakati pilkada ulang diselenggarakan pada 2025 jika kotak kosong menang melawan calon tunggal.

Hal ini sesuai dengan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Daerah dengan satu pasangan calon dan tidak memperoleh lebih dari 50 persen suara akan menyelenggarakan pilkada ulang pada tahun berikutnya, yaitu 2025,” jelas Doli.

Baca Juga: Lima Anggota DPR Terpilih dari PKB Dicoret, PBNU Desak DKPP Pecat Ketua KPU