DPR Ingatkan Kampus Jika Lakukan PJJ, Izin Bisa Dicabut

Sanksi yang diberikan juga tidak main-main.  Bila ketentuan tersebut tidak diindahkan, maka sanksi penutupan kampus sudah mengancam.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Budi Djatmiko. Dia meminta Pasal 53 Permenristekdikti 51/2018 agar dicabut. Sebab, pasal itu dinilai hanya mengatur perguruan tinggi berakreditasi A yang dapat melaksanakan PJJ.

Baca juga: Siswa Belajar Online di Rumah dengan Google Classroom, Begini Caranya

"Jadi ada gagal paham di kementerian, PJJ dijadikan perizinan baru. Dengan kata lain, sekarang semua perguruan tinggi melanggar peraturan," kata Ketua Aptisi, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Kerja PJJ Komisi X DPR, Selasa, (14/7/2020) kemarin.

Karena itu, Fikri meminta Kemendikbud untuk melakukan tinjauan ulang atas semua regulasi terkait yang bisa menghambat pelaksanaan PJJ.