"Kami mendesak Kemendikbud untuk menyelaraskan regulasi tentang pelaksanaan PJJ antara Undang-Undang dengan peraturan di bawahnya agar PJJ sebagai bagian dari Sisdiknas dan metode pembelajaran di masa pandemi dan setelahnya tidak menjadi kendala," pintanya.
Lagipula, Fikri menambahkan, konsideran aturan Permenristekdikti sudah tidak relevan dengan subjek yang mengatur.
“Sebelumnya lembaga yang mengatur adalah Kemenristekdikti. Sekarang kan sudah bergabung di bawah Kemendikbud kembali dalam Dirjen Pendidikan Tinggi, aturan yang seharusnya adalah Permendikbud," urainya.
Di kesempatan yang sama, Politisi asal daerah pemilihan Tegal-Brebes, Jawa Tengah ini juga menyampaikan, pentingnya penggunaan platform daring buatan anak negeri dalam mendukung pelaksanaan PJJ.
"Kemendikbud RI perlu mendukung dan mensosialisasikan tentang penggunaan aplikasi lokal dan mempersiapkan dengan baik agar PJJ tidak tergantung pada produk asing,” saran dia.