DPR Rancang Skenario dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang Untungkan Partai Nonparlemen di Pilkada 2024

membuka peluang bahwa syarat ambang batas di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 hanya berlaku untuk partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen atau nonparlemen