Berdasarkan laporan Komisi II DPR, kata Dasco, terdapat tujuh fraksi setuju RUU tentang Perubahan atas UU IKN dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Ketujuh fraksi yang dimaksud yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara Fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju dengan catatan.

“Sedangkan Fraksi PKS menolak RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke dalam pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna hari ini,” ungkap Dasco.

Saat menyampaikan laporan di awal, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, berharap dengan disetujuinya revisi UU IKN ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan, persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus IKN oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara.

Baca Juga: Gerindra Hormati Sikap PDIP Enggan Pasangkan Prabowo-Ganjar