“Optimalisasi itu akhirnya bermuara pada tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang pada dasarnya merupakan salah satu ikhtiar bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara,” ujar Doli.

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, juga berharap revisi UU IKN mampu menjadi landasan hukum yang bisa mengakselerasi kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan IKN secara lebih efisien, optimal, akuntabel dan berkelanjutan.

“Kami meyakini dengan disahkannya RUU ini, maka kita telah bergerak maju menuntaskan salah satu agenda pembangunan yang penting bagi kemajuan bangsa dan negara, sekaligus memulai sebuah sejarah baru,” kata Suharso saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Joko Widodo. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Kardin