"Pemerintah dan pihak berwenang juga harus segera menindaklanjuti kasus ini dan jangan membiarkannya berlarut-larut tanpa kejelasan," sambungnya.
Menurutnya, jika benar data tersebut bersumber dari BPJS Kesehatan, pasti ada rekam identitas seseorang yang seharusnya terlindungi dengan aman.
Kebocoran 279 juta data ini dikhawatirkan akan menurunkan minat masyarakat untuk menjadi peserta, dan memanfaatkan BPJS Kesehatan dalam program JKN pemerintah.
"Saat ini tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai program JKN masih belum memenuhi target. Program sosialisasi masih digencarkan guna menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta mandiri," ujarnya.
Dengan mencuatnya kasus ini, lanjut Netty, tentu akan menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat. Bisa jadi membuat masyarakat semakin skeptis terhadap BPJS. Masih banyak masalah dengan pelayanan, sekarang ditambah dengan isu ketidakamanan data pribadi.