Masalahnya kata Anggota Komisi IX ini, masih banyak daerah sekarang yang berjibaku meminta kuota vaksin. Semuanya belum bisa dipenuhi. Ketersediaan vaksin juga terbatas. Masih harus menunggu dari negara produsen.
"Kan aneh ya, ada daerah yang kekurangan vaksin dan mengejar-ngejar kuota, tapi ada daerah yang vaksinnya ada tetapi terlambat disuntikkan. Kalau betul kadaluwarsa, itu sangat mubazir. Pantas dan wajar disorot masyarakat," imbuhnya.
Dalam konteks ini lanjut alumnus HMI ini, Kementerian Kesehatan diminta untuk ikut membantu memantau distribusi vaksin di daerah.
Jika ditemukan kendala, Kementerian Kesehatan diminta untuk memberikan bantuan. Bagaimanapun juga, sukses tidaknya vaksinasi ini adalah tanggung jawab Kemenkes RI.
"Kalaupun kendala ada di daerah, tetapi Kemenkes RI tetap diminta bertanggung jawab. Karena itu, Kemenkes juga harus turun ke bawah. Berikan supervisi dan bantuan yang diperlukan," tuturnya.