Dua anggota dewan yakni La Ode Amal dan La Hijira yang sejak awal pembahasan sudah menolak rencana pinjaman tersebut kembali menyuarakan aspirasi penolakannya. Mereka menilai rencana pengalokasian dana pinjaman tersebut tidak tepat sasaran, kecuali rumah sakit umum daerah. Apalagi, rencana pembangunan pelabuhan perikanan di Masiri dan Bandar Batauga melawan ketentuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sulawesi Tenggara.
"Rencana pembangunan pelabuhan di Masiri ini akan direklamasi 10 hektar dengan asumsi menelan anggaran Rp 10 miliar. Ternyata Rp 10 miliar ini tidak masuk dalam pinjaman ini. Dia masuk dalam APBD kita. Ini yg menjadi pertimbangan saya kemarin. Di Sampolawa ini sudah layak semua. Mulai dari administrasi sampai pembebasan lahan. Kenapa tidak Disana saja dikembangkan," tutur Legislator Hanura itu.
Menanggapi itu, Plt. Bupati Busel, H La Ode Arusani mengungkapkan, lokasi pelabuhan di Sampolawa sudah sangat cocok. Hanya saja akses masuk untuk bongkar muat barang sangat tidak memadai. Harusnya dibangunkan pelabuhan pendukung yang minimalis agar itu teratasi.
"Saya lama bekerja di koperasi saat masih di Sorong. Jadi saya tahu kondisi bongkar muat. Tapi Sampolawa ini tidak juga kita ditinggalkan dari pembangunan," kata Arusani.
Belum ada kepastian mengenai sumber pinjaman yang akan diambil Pemda, apakah melalui PT. SMI atau melalui Bank Sultra. Namun dalam rekomendasi dewan, DPRD meminta kepada pemerintah agar pemerintah mengambil pinjaman melalui pemerintah bukan perbankan.