Di sisi lain, salah seorang pemilik pangkalan minyak tanah, Wati, bersikukuh menjual dengan harga Rp 6.000/liter.
Menurutnya, selisih harga tersebut tidak seberapa besar jika mempertimbangkan biaya operasional yang harus ditanggung, termasuk gaji karyawan.
"Kita jual di harga Rp 6.000, untungnya tidak seberapa karena kita juga punya karyawan. Tidak mungkin kita sendiri yang takar minyak tanah, kita butuh orang yang membantu jadi bayar karyawan. Di sini kita buka juga lapangan pekerjaan," kilah Wati.
Wati berharap Pemkab Buton, termasuk DPRD, dapat mempertimbangkan kondisi yang dihadapi oleh para pemilik pangkalan. Menurutnya, harga jual yang mereka tetapkan masih dalam batas wajar.
Baca Juga: Launching MBG di Muna, Bupati Ingatkan Penyedia Perhatikan Kandungan Gizi