Dodi mengumpamakan masing-masing pegawai paruh waktu jika diberikan upah sebesar Rp 500.000 maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar untuk dapat memenuhi belanja pegawai ASN Buton Selatan.
“Kita ingin belanja pegawai tetap sasaran di orang-orang betul magang, jangan tiba-tiba magang tidak ada nama,” urainya.
Ia menilai bahwa beban yang ditangguhkan kepada APBD menjadi begitu berat, namun di satu sisi pihaknya merasa dilema sebab menyangkut persoalan kemanusiaan dalam upaya memperhatikan kesejahteraan hidup para pegawai paruh waktu nantinya.
Pemeriksaan yang akan dilakukan DPRD untuk memastikan daftar hadir pegawai honorer yang ada di setiap OPD sesuai dengan jumlah pegawai honorer yang telah terdata di BKPSDM Buton Selatan.
Dodi juga menyinggung perihal anggaran belanja pegawai bahwa saat ini telah mencapai sekitar 37 persen, yang apabila ditambahkan dengan belanja pegawai paruh waktu diperlukan suntikan dana sebesar Rp 10 miliiar.