"Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut,“ tegas Dodi kepada awak media.
DPRD meminta kepada Bupati Buton Selatan segera berkoordinasi dengan BKN untuk mendapatkan solusi terbaik. Selain itu, Dodi juga menekankan bahwa reformasi birokrasi harus menjadi prioritas utama dalam 100 hari kerja bupati yang baru.
Menurut Dodi, persoalan carut-marut birokrasi di Buton Selatan saat ini harus segera dituntaskan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan profesional.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Selatan, La Ode Darussalam, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan klarifikasi kepada BKN terkait surat pembatalan pelantikan yang dilakukan Ridwan Badallah.
Darussalam menilai bahwa kondisi birokrasi di Buton Selatan saat ini cukup kompleks, sehingga membutuhkan waktu untuk menata kembali sistem agar menjadi baik.