Zulham mengungkapkan bahwa tanah di Kota Kendari memiliki sifat yang sensitif dan strategis, sehingga masalah sertifikat tanah, khususnya Surat Keterangan Tanah (SKT), sering kali muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan kota.
“Permasalahan ini memang selalu ada, dan kami sangat mengapresiasi perhatian dari BPN dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan sertifikat tanah,” katanya.
Kepala Kantor BPN Kota Kendari, Fajar, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki mekanisme penyelesaian untuk masalah tumpang tindih sertifikat tanah, berdasarkan Permen nomor 21 tahun 2020.
Ia menegaskan bahwa tumpang tindih sertifikat tidak dibenarkan, tetapi potensi terjadinya hal tersebut masih ada. “Tugas kami adalah mengurangi bidang tanah yang tumpang tindih,” jelasnya.
Fajar memastikan bahwa BPN akan menyediakan data spasial per kelurahan untuk membantu mencegah pembuatan SKT yang ganda.