Sementara, tanggal 7 Januari menurut kajian LPPM UMKOTA hanya merupakan proses penyerahan administrasi dan penganggaran dari kabupaten induk yakni Kabupaten Kolaka ke Kabupaten Kolaka Utara.  

DPRD menargetkan akan mempercepat proses administratif agar Perda HUT Kolaka Utara dapat segera diparipurnakan.  

"Sambil menunggu proses administrasi LPPM UMKOTA dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tokoh pemekaran, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, guna memastikan seluruh elemen memahami dasar keputusan ini," jelas Buhari.  

Buhari juga menekankan bahwa hingga kini belum pernah ada perda yang mengatur HUT Kolaka Utara, sehingga perda baru ini akan menjadi regulasi pertama yang menetapkan tanggal resmi berdasarkan dasar sejarah dan hukum yang tepat.

Sementara itu, Ketua LPPM UMKOTA, Masmur Lakahena, menuturkan bahwa 7 Januari yang selama ini diperingati sebagai HUT Kolaka Utara tidak memiliki dasar hukum maupun nilai historis yang kuat.