"Rangkaian peristiwa ini mungkin menjadi dasar penetapan informal peringatan Hari Jadi Kolaka Utara setiap 7 Januari," ujarnya.
Namun, Masmur menilai bahwa peristiwa administratif tersebut tidak cukup kuat dijadikan acuan resmi HUT Kolaka Utara.
Menurutnya, momentum kelahiran sebuah daerah harus kembali merujuk pada legitimasi undang-undang sebagai dasar yang sah, bukan hanya pada tahapan-tahapan teknis pembentukan pemerintahan.
Sebagai penulis buku Jejak Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara, aks Kepala Balitbang Kolaka Utara ini mengapresiasi Pemkab dan DPRD Kolaka Utara membuka ruang untuk melakukan kajian akademis serta menginisiasi Perda HUT Kolaka Utara.
"Saya sangat bersyukur bahwa pembahasan hari jadi Kolaka Utara sudah sampai pada titik sekarang ini," pungkasnya. (B)
