"Dengan sistem ini, seluruh urusan pasar langsung ditangani PD Pasar. Jadi kalau ada masalah, jelas siapa yang bertanggung jawab," ujarnya.

Jabar juga menyoroti masih adanya pasar yang tidak aktif dan penyalahgunaan fungsi los atau kios, seperti yang terjadi di Pasar Panjang yang diduga dialihfungsikan secara ilegal.

"Kalau PD Pasar tidak bisa benahi, kami Komisi II yang akan turun langsung," katanya. 

Selain persoalan pengelolaan, ia juga mengangkat isu tingginya biaya operasional yang disebut-sebut menjadi beban PD Pasar, termasuk subsidi listrik dan air.

Namun, Jabar menilai masalah utama bukan pada biaya, melainkan pada etos kerja dan integritas pengelolaan. Ia mencontohkan kota lain seperti Makassar dan Jakarta yang bisa sukses mengelola pasar tanpa mengeluh soal subsidi.