KENDARI, TELISIK.ID - DPRD Kota Kendari sepakat dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengizinkan Pj kepala daerah memberhentikan hingga memutasi ASN tanpa izin dari kemendagri.
Keputusan tersebut tercantum dalam surat edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ yang diterbitkan kemendagri.
SE yang diteken oleh Mendagri Tito Karnavian pada 14 September 2022 itu ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia.
Anggota DPRD Kota Kendari LM Rajab Jinik mengatakan, tidak menutup kemungkinan banyak pejabat yang masa jabatannya sudah akan berakhir menggunakan sisa kekuasaannya untuk kepentingan politik ke depan.
"Sehingga kita sepakat kalau Pj kembali menata birokrasi menjadi lebih baik," ucapnya, Rabu (28/9/2022).