Rajab menerangkan, jika Pj tidak diberikan kewenangan tersebut, dimungkinkan tidak ada kepatutan ASN dan sistem pemerintahan menjadi amburadul.
Baca Juga: Waktu Berkantor Sulkarnain Kadir dan Siska Karina Imran Sisa Seminggu
DPRD Kota Kendari yakin Pj tidak akan sewenang-wenang dalam memberhentikan atau merombak ASN, tetapi Pj mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh seorang ASN terhadap tugas dan tanggung jawabnya.
Di samping itu, DPRD Kota Kendari juga akan tetap melakukan fungsi utamanya sebagai pengawas agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
"Misalnya begini, menurut DPRD bahwa salah satu dinas tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Itu dibiarkan? Kan pemerintahan bisa amburadul ya itu harus diganti," pungkas Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari.