Sementara Fraksi Karya Indonesia (F-Berkarya) harap Perubahan APBD 2023 mengutamakan hal-hal utamanya sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

"Kami meminta Dinas PUPR dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan talud di dua desa yakni Desa Walasiho dan Pitulua menggunakan Dana Alokasi Umum," pita ketua Fraksi Berkarya, Adi Putra.

F-Berkarya juga berharap Pj Bupati Kolaka Utara, bisa bersifat netral dalam menjalankan tugasnya sebagai Pj Bupati Kolaka Utara, serta mensosialisasikan kepada ASN tentang pentingnya asas netralitas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Dalam aturan tersebut disebutkan, ASN dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik. ASN diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," jelasnya.

Baca Juga: Perubahan APBD Muna Disetujui dengan Catatan