Bahkan, Chay menyarankan agar kedepan proses pendistribusian pupuk subsidi dapat melibatkan Pemerintah Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Ini saran atau masukan dari Pemdes melalui Ketua DPD ABDESI Kolaka Utara saat rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu," imbuhya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumarding menyampaikan, pupuk subsidi hanya diperuntukkan khusus bagi petani yang telah terdaftar dalam kelompok tani dan tercatat dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Ia menegaskan, syarat utama untuk bisa membeli atau menebus pupuk subsidi adalah petani harus terdaftar secara resmi sebagai penerima dan masuk dalam sistem pemerintah yang telah ditetapkan.
“Pemerintah sudah menetapkan sistem yang jelas dan transparan. Petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi wajib memenuhi syarat administratif dan teknis,” kata dia.
