Legislator Golkar ini menerangkan, pada saat memimpin RDP terkait pelanggaran tata ruang ia sudah mengamini permintaan pembawa aspirasi untuk membentuk Pansus.
Tetapi ketika nantinya Pansus tidak terbentuk Komisi III angkat tangan.
"Karena di dalam pembuatan AKD (pansus) ada struktur. Tetapi bahwa komisi III akan tetap konsen walaupun tidak terbentuk pansus di DPRD, komisi III akan terus mengawal persoalan pelanggaran tata ruang ini," jelas Rajab.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kendari Subhan. belum dapat memastikan apakah Pansus akan dibentuk atau tidak.
Namun Subhan menjelaskan, DPRD secara kelembagaan sudah mengunjungi dan mendengarkan penjelasan dari Kementerian ATR terkait langkah apa yang dilakukan di dalam menindak para pelanggar tata ruang termasuk yang ada di Kendari.