Kepala Dinas PUPR Muna Barat, Unding menjelaskan, pihak Indomaret telah mengajukan permohonan izin sejak 2023.
Setelah itu, pihaknya, khususnya bagian tata ruang, langsung memproses permohonan tersebut dengan turun ke lapangan untuk memverifikasi data dan mencocokkannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Muna Barat.
"Jika lokasi tersebut berada di kawasan yang tidak sesuai, seperti kawasan perlindungan, kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi titik lokasi. Namun, lokasi yang diajukan Indomaret sudah memenuhi syarat," terang Unding.
Ia menambahkan, seharusnya proses perhitungan pembayaran retribusi sudah dapat dilakukan untuk menghubungkan data ke aplikasi SIMBG.
Baca Juga: Inisiasi Indomaret dan Pemda Muna Barat Sejahterakan Pelaku UMKM