Hal ini juga didukung oleh Komisi I DPRD Muna Barat, La Ode Sariba. Ia mendukung kebijakan Pj Bupati Muna Barat terkait penertiban aset seperti kendaraan dinas, baik roda 2 maupun roda 4. Menurutnya, sudah seharusnya ditertibkan untuk menghindari penyalahgunaan kendaraan dinas.
"Sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, maka segala tindakan yang kita lakukan tentu harus dipertanggungjawabkan, maka Fraksi Nasdem setuju terkait penertiban aset," ujarnya, Selasa (23/1/2024).
Sariba mengimbau data yang dimiliki pemda harus lebih detail jenis kendaraan dan penerima randis jelas identitasnya. Sebab banyak pejabat eselon III yang mengeluh tidak memiliki kendaraan dinas, sementara informasi jumlah randis di Muna Barat sudah memadai. (A)
Penulis: Putri Wulandari
Editor: Haerani Hambali