Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Wakatobi, Muhammad Ali menilai, harus ada kejelasan Pemda dasar pembatalan seleksi JPT Pratama yang dikeluarkan pemerintah.
“Kami sebagai wakil rakyat mempertanyakan maksud pembatalan itu, atas dasar apa. Tentu harus ada penjelasannya. Apakah itu dari Kementerian. Kami di DPRD harus paham. Karena ada uang rakyat yang dialokasikan, dan sudah berjalan tanpa hasil,” ujar Muhammad Ali saat ditemui di gedung DPRD Wakatobi, Kamis (16/9/2021).
Baca Juga: Membludak, Civitas Akademika Universitas Mandala Waluya Kendari Antusias Ikuti Vaksinasi
Baca Juga: BNNP Sultra Sebut Tiga Daerah di Sultra Rawan Narkoba, Ini Daftarnya
Kendati demikian, Ketua Fraksi Golkar ini juga menerangkan, pembatalan tersebut dipertanyakan wewenang lembaga Kementerian atau KASN maupun lembaga negara terkait lainnya, yang telah dikaji.