2. peraturan yang efektif untuk memandu sistem kerja;
3. sumber daya manusia birokrasi berkualitas (penguasaan substansi dan teknis pelayanan publik);
4. sumber daya teknis (termasuk instrumen digitalisasi pemerintahan);
5. ketersediaan dukungan anggaran minimum; dan
6. pengawasan dan evaluasi yang efektif.