Namun, dalam praktiknya, PT SMB membayar ganti rugi dengan harga bervariasi, ada yang hanya menerima Rp 50-100 per meter.
Saat warga mengajukan komplain, pihak perusahaan mengatakan bahwa ini hanya panjar dan berjanji akan melunasi sisa pembayaran, tetapi saat proses dokumentasi, masyarakat sebaliknya diberi tanda lunas.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Sultra bakal melakukan pemanggilan kembali kepada pihak PT MS dan masyarakat yang bersengketa dalam rapat dengar pendapat (RDP) berikutnya.
Baca Juga: 500 Peserta Mudik Gratis Jalur Ferry Resmi Diumumkan, Berangkat 27-30 Maret 2025
"Kami agendakan kembali untuk RDP," jelas Ketua Komisi I DPRD Sultra, La Isra.