Isu lain yang turut disoroti dalam aksi ini adalah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) PT TBS. Abdul Khalik, anggota Komisi III DPRD Sultra, menilai bahwa penyusunan Amdal oleh perusahaan tersebut tidak independen.
Khalik mengkritik pengusaha sebagai inisiator penyusunan Amdal sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai objektivitasnya.
“Penyusunan Amdal harus menjadi tanggung jawab negara, bukan pihak swasta. DPR RI sebaiknya mengubah regulasi agar penyusunan Amdal dilakukan oleh negara,” tegas Khalik.
Jenderal Lapangan aksi, Malik Bottom, menegaskan bahwa tujuan utama demonstrasi mereka adalah meminta kejelasan dari DPRD Sultra mengenai dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas PT TBS.
“Kami ingin meminta ketegasan dari anggota DPRD Sultra soal pertambangan di Kabaena Selatan,” ujarnya.