Setelah NIP diterbitkan, diktum ke-11 menyebutkan bahwa PPPK paruh waktu yang telah ditetapkan secara resmi dapat langsung melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama instansi pengguna.
Artinya, begitu SK terbit, status mereka sah dan memiliki dasar hukum untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan jabatan masing-masing.
Dalam diktum tersebut juga dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas jabatan PPPK paruh waktu mengacu pada perjanjian kerja dan ketentuan yang tercantum dalam SK.
Hal ini menjadi dasar utama agar proses kerja PPPK berjalan terarah, transparan, dan sesuai regulasi.
Dua Jenis Template SK PPPK Paruh Waktu