Pemerintahan Prabowo sesungguhnya tidak kekurangan modal politik. Dukungan mayoritas di parlemen seharusnya membuat pemerintah lebih leluasa melahirkan terobosan kebijakan tanpa terganggu tarik-menarik kepentingan politik yang berlebihan.
Namun ketika kekuatan politik yang besar tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kepuasan publik, maka yang dipertanyakan bukan lagi stabilitas politiknya, melainkan efektivitas kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahannya.
Persoalan ini semakin mencemaskan ketika Presiden Prabowo telah melakukan delapan kali reshuffle kabinet tetapi belum juga cukup menjawab pertanyaan publik mengenai arah perubahan maupun kebijakan yang dijanjikan untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. Keluhan masyarakat di sektor ekonomi menjadi indikator yang paling nyata bahwa kinerja pemerintah belum memuaskan.
Harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) di banyak daerah, melemahnya daya beli, sulitnya lapangan pekerjaan, kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melanda di enam provinsi, hingga fenomena menurunnya kelas ekonomi sebagian kelompok masyarakat.
Berbagai fakta itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan berbagai persoalan yang dirasakan oleh masyarakat belum sepenuhnya memuaskan publik. Tampak sekali penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah adalah berupa kehidupan yang lebih layak, kesempatan kerja yang lebih luas, dan akses pelayanan publik yang semakin baik.