Baca Juga: Sukseskan Pemilu, KPU Muna Barat Minta Dukungan Forkopimda
"Saya minta para bupati harus dorong secara baik untuk kita proses permasalahan tentang agraria seperti tanah-tanah yang terlantar atau belum ada status kepemilikannya. Itu kita akan masukkan ke Bank Tanah untuk mempermudah penyelesaian nantinya," kata gubernur dalam keterangannya, Sabtu (16/7/2022).
Baca Juga: Wakatobi Masuk Daerah Kategori Kemiskinan Ekstrem
Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Dr. Andi Tenrisau menjelaskan bahwa reforma agraria merupakan wadah yang bisa mengatasi menyelesaikan masalah tentang agraria dengan tujuan untuk ikut berpartisipasi menuntaskan masalah kemiskinan, menambah lapangan kerja dan juga menumbuhkan ekonomi.
Terkait penataaan aset tanah, kata dia, bisa dilihat dalam PP Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria terdiri dari penataan aset (sertifikasi tanah) dan pemberdayaan aset tanah. Kemendagri juga sudah bersurat ke para bupati agar angggaran APBD bisa digunakan utk mendukung reforma agraria.