Kedua, meningkatkan produk dalam negeri melalui produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan menetapkan paling sedikit 30 persen dari total nilai belanja.
"Jadi kalau ada pengadaan Rp 100 juta, maka wajib 30 persen untuk dukungan penggunaan produk dalam negeri khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi," pungkasnya.
Baca Juga: Dukung UMKM Pemkab Perbaiki Jalan Eks STQ Konawe
Bahri mengatakan, saat ini Pemda juga telah meminta UMKM bergabung dalam markeplace atau pasar daring yang telah diciptakan, dimana Kabupaten Muna Barat pada 2022 lalu meraih juara 2 terkait transaksi dalam katalog elektronik.
E-katalog lokal ini sesuai amanah Presiden RI dan LKPP bahwa dengan membuat e-katalog lokal, agar dapat menampung semua kegiatan yang dilakukan UMKM, maka diwajibkan belanja pengadaan barang/jasa di APBD dengan memanfaatkan katalog lokal.