Olehnya itu, ia mengimbau agar seluruh OPD dalam belanja, baik ATK, makan minum, serta dekorasi, dan hal lainnya, harus melalui e-katalog, sebab ini membantu meningkatkan pendapatan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi khususnya produk lokal, sehingga ini juga akan menurunkan angka pengangguran di daerah.

Maka ia akan meminta APIP untuk mengawasi belanja-belanja OPD, sehingga tidak ada lagi belanja yang bersifat langsung. APIP juga akan melakukan pemantauan terhadap target transaksi sebesar 30 persen.

Setelah melakukan pemantauan dan pengawasan, APIP kemudian akan melapor terkait belanja OPD yang ada di luar katalog serta melapor OPD tidak mendukung biaya 30 persen untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Ia juga akan meminta KPA, PPK, dan PP agar melakukan proses penyediaan dengan menandatangani surat perjanjian kontrak, surat perintah kerja dengan memakai target waktu, maka permintaan penyedia melalui tender maupun non tender diwajibkan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

Sehingga, dalam pengadaan yang sifatnya tender maupun non tender di luar e-purchasing wajib melalui sistem, jadi tidak seperti tahun sebelumnya, dimana pengadaan di bawah Rp 200 juta untuk sifatnya kontruksi, barang/jasa, maupun lainnya tidak terlihat dalam sistem.