"Tentu yang paling penting adalah soal integritas dan punya kemauan sebagai fast learner untuk memahami tupoksi KKP, sehingga bisa langsung mengeksekusi program-programnya," ucap Arsul.
Wakil Ketua MPR RI itu menuturkan, Partai PPP enggan mengomentari lebih jauh soal pengganti Edhy Prabowo, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
"Soal yang mana pilihan Presiden, ya bagi PPP itu kita tunggu saja karena itu semuanya ada dalam wilayah prerogatif Presiden," jelasnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Edhy pun memilih mundur dari jabatannya sebagai Menteri dan di partai. (C)
Reporter: Rahmat Tunny
