Sebagai Informasi, dalam dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana, Selasa, 27 Mei 2025, JPU menyebut para terdakwa diduga merealisasikan belanja rutin tahun 2020 dengan menggunakan nota dan kuitansi fiktif.
Baca Juga: Tim SAR Gabungan Lanjutkan Pencarian Mahasiswa yang Lompat di Jembatan Teluk Kendari
Dugaan pemalsuan itu mencakup dokumen-dokumen pertanggungjawaban anggaran, uraian item belanja, tanda tangan hingga stempel toko penyedia barang dan jasa.
Jaksa juga menjelaskan bahwa tindakan tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara akibat belanja yang tidak dilakukan sesuai fakta.
Sejumlah bukti dokumen telah dikumpulkan oleh penyidik untuk memperkuat dakwaan tersebut, termasuk berbagai laporan pertanggungjawaban yang dinilai tidak valid. (B)