Empat Sesepuh TNI Kembali Surati DPR dan MPR, Sentil Moral dan Percepat Pemakzulan Gibran

Para purnawirawan ini menyatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dimungkinkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mereka menyebut putusan tersebut sebagai cacat hukum karena adanya konflik kepentingan.

"Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan," tulis Forum Purnawirawan dalam suratnya.

Forum juga mengutip keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan bahwa Anwar Usman melanggar kode etik dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Namun, mereka menyayangkan putusan MK tersebut belum pernah diperiksa ulang dengan majelis hakim yang berbeda, seperti diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain aspek hukum, surat tersebut juga menyoroti ketidakpatutan Gibran secara etika dan kepantasan sebagai pejabat tinggi negara. Mereka menilai pengalaman Gibran yang hanya dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo dan latar belakang pendidikan yang dianggap tidak meyakinkan sebagai alasan kuat untuk menggugat kelayakannya.