Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, jika bantuan seperti program keluarga harapan (PKH), dana desa, bantuan langsung tunai (BLT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan sertifikasi gratis merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Itu bukan bantuan dari pemerintah daerah saat ini.
Baca juga: Maju Pilbup di Kampung Halaman, Subhan Mengaku Disambut Positif
"Kami mendapat laporan, banyak dari bantuan tersebut diklaim sebagai bantuan dari pemerintah daerah saat ini. Padahal itu semua bantuan dari pemerintah pusat," bebernya.
Pasangan Ade Wahyu Pratama itu juga meyakinkan, jika diberi amanah rakyat nantinya, APBD sepenuhnya untuk masyarakat dengan prioritas program pro rakyat Konsel, mulai dari sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.
"Insyaallah kami tidak akan menjadi bupatinya bupati, kami akan menjadi bupatinya para petani, bupatinya nelayan, peternak, pelaku UMKM dan para pekerja, bupati yang melayani rakyat Konsel," urainya.